Bangkitkan Kesadaran Beretika dalam Pemerintahan Indonesia

banner 468x60

Suluhnews.id, Jakarta-Muhammad Ryaas Rasyid paparkan konsep pemahaman masyarakat terkait pemerintahan pada Seminar Nasional Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Kegiatan ini digelar secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta, dan daring melalui sambungan virtual, Sabtu (5/6/2021).

Ryaas Rasyid memaparkan, Untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang pemerintahan, saya ingin menekankan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya negara dan pemerintahan adalah Menjaga ketertiban dan keteraturan, Memberi arah kemana kehidupan bersama menuju (ada tujuan) – apa tujuan kita mendirikan negara (lihat pembukaan UUD 45), Mengelola sumber daya kekuasaan (konstitusi, UU, peraturan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada setiap komunitas), agar dapat secara simultan dan besinergi membangun kehidupan bersama yang harmonis (saya tidak gunakan istilah toleransi), kreatif dan produktif.

Lanjutnya, Menciptakan iklim kehidupan yang sehat dan bergairah melalui kebijakan-kebijakan yang
mampu meletakkan dan menegakkan dasar-dasar keadilan secara sosial, ekonomi, hukum dan politik dalam kehidupan bersama. Serta melindungi hak-hak hidup masyarakat minoritas dan menjamin keamanan masyarakat secara umum, baik dalam bentuk pencegahan terhadap setiap gangguan dan ancaman, maupun perlindungan terhadap setiap serangan dari luar dan dari dalam negeri sendiri, jelasnya.

“Bertolak dari prinsip-prinsip pendirian negara dan pemerintahan itu, maka tugas pokok pemerintahan termanifestasi dalam bentuk-bentuk Pelayanan, Pemberdayaan dan
Pembangunan,” tegas Rasyid.

Rasyid mengingatkan, Perlu di garis bawahi realitas negara dan pemerintahan yang beretika itu merujuk pada 4 komponen utamanya, yaitu Kepemimpinan, Manajemen, Kebijakan dan Implementasi dan Pewarisan Nilai Bagi Kelanjutan Hidup Negara.

Dilokasi yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Dirjen Politik dan PUM Bahtiar akan memimpin periode kepengurusan 2021-2026. Keputusan itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII. (ayu)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *