SULUHNEWS.ID, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyatakan bahwa peningkatan target pendapatan pada rencana struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sudah berdasarkan hasil perhitungan yang rasional dan terukur.
Hal itu dikatakan Al Muktabar pada saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
Al Muktabar mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,72 persen dibandingkan target PAD pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
“Peningkatan target PAD terbesar dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, potensi tersebut telah diperhitungkan secara rasional dan terukur,” ungkap Al Muktabar.
“Termasuk memperhitungkan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor dan potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan baru dengan memperhitungkan perkembangan dimasa pemulihan ekonomi pada tahun 2023,” sambungnya.
Selain itu, Al Muktabar menuturkan pihaknya akan terus berupaya melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD melalui pengembangan inovasi pembayaran, upaya penagihan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan pemberian insentif bagi wajib pajak.
Kepala samsat untuk mengintruksikan bawahan nya supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. lebih santun, lebih ramah, lebih berwibawa dan cepat giat,hingga masyarakat yang datang untuk membayar pajak merasa nyaman dan di hargai,masyarakat akan cenderung sadar diri kewajiban setiap tahunnya.
Ternyata himbauan Pj.Gubernur tersebut di patuhi oleh kepala Samsat Vikokol kota Tangerang,terbukti dalam pelayanan di Samsat Cikokol petugas sangat santun,ramah dan cepat,hingga pendapatan Samsat Cikokol melejit alias melebihi target yang di tentukan.
Sementara itu Ketua Ormas Front Banten Bersatu (FBB) HM.Soleh MA,mengamati kinerja OPD Banten harus dapat berhati hati dalam menjalankan Anggaran Kas Daerah,dimana semua pihak yang menjalankan PAD menjadi APBD harus dapat menjalankan dengan baik,karena itu uang rakyat. Seharusnya di manfa’at kan dengan benar yang nantinya dimana hasilnya harus dapat dirasakan manfa’atnya oleh rakyat,bukan sebagian di bikin bahan bancakan.
“Kami dari ormas FBB sebagai masyarakat Banten, berharap kepada pemangku kebijakan hukum di wilayah Banten,harus dapat mengawal dengan sungguh sungguh kegiatan yang di laksanakan oleh para dinas dinas di pemprov Banten.terutama bagi pengguna anggaran APBD maupun pengguna Hibah APBN seperti Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,DPUPR dan RSUD,” tutur HM.Soleh, Kamis (29/12/22).(wan)
