SULUHNEWS.ID, SERANG – Soal nasib pegawai yang berstatus honorer PJ Gubernur Banten Al Muktabar mengaku masih mencari solusi terkait penghapusan honorer pada 2023. Menurutnya, masalah ini jadi fokus pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
“Ini masih di November 2023, kita punya waktu hampir setahun setengah, kita terus memformulasikan apa yang kita lakukan bahwa semua berjalan dengan baik, ” kata Muktabar di Serang, Senin (6/6/22).
PJ.Gubernur meminta para tenaga honorer tetap bekerja. Dia mengatakan Pemprov memiliki keterbatasan wewenang karena kebijakan penghapusan honorer merupakan kebijakan pemerintah pusat.
” Satu setengah tahun adalah kita menggiatkan untuk cari solusi, ” katanya lagi.
Muktabar meminta tenaga honorer tidak perlu waswas hingga melupakan pekerjaan. Pemprov Banten, katanya, akan mencari solusi terbaik terkait nasib mereka.
” Kan sampai saat ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan bagi saudara-saudara (honorer), jangan berandai-andai, ” tutur Muktabar.
Pemprov Banten juga berencana melakukan dialog bersama para tenaga honorer. Termasuk, katanya, soal kebijakan apa yang harus diambil mengenai nasib mereka.
“Sampai saat ini kondisi aman baik, tertib tenteram, sesuatu baik kita akan pikirkan bersama, ” katanya.
Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Taufik Hidayat mengatakan, saat ini ada 17 ribu honorer di bawah naungan Pemprov Banten.
Berdasarkan data Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten jumlah paling banyak adalah honorer guru di SMA/SMK Negeri yang jumlahnya 10 ribu orang. Sisanya adalah mereka yang bertugas di seluruh instansi pemprov.
“Jumlah ini belum termasuk honorer kabupaten dan kota,” kata Taufik Hidayat. (wan)
