SULUHNEWS.ID, KAB. TANGERANG — Ancaman radikalisme di kalangan pelajar tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan atau aksi ekstrem. Di era digital, paham tersebut justru kerap menyusup secara halus melalui informasi menyesatkan, ujaran kebencian, hingga narasi yang dibungkus seolah-olah paling benar.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat upaya pencegahan sejak dini melalui penguatan karakter, literasi digital, dan sinergi lintas sektor di lingkungan pendidikan. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Sinergi Lintas Sektor Pencegahan Radikalisme bagi peserta didik SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Tangerang yang digelar di Gedung Serbaguna Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Selasa (3/2/26).
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa pendidikan karakter dan keteladanan menjadi benteng utama dalam mencegah masuknya paham-paham radikal ke kalangan pelajar.
“Benteng terbaik untuk melawannya adalah pendidikan karakter, keteladanan, dan penguatan nilai kebangsaan. Untuk pencegahan paham-paham radikalisme masuk ke anak-anak kita, khususnya di tingkat SMA, kegiatan ini melibatkan guru dan murid dengan berbagai narasumber yang berkompeten,” tandas Wabup Intan.
Ia menjelaskan bahwa radikalisme sering kali tidak muncul secara frontal, melainkan berkembang melalui ruang-ruang digital yang setiap hari diakses pelajar. Karena itu, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Radikalisme sering kali masuk secara halus melalui informasi menyesatkan, ujaran kebencian, serta ajakan yang dibungkus seolah-olah paling benar. Adalah tugas kita bersama, mulai dari dunia pendidikan, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para pelajar itu sendiri untuk dapat bersama-sama mencegahnya,” tegasnya.
Menurut Wabup Intan, penguasaan literasi digital menjadi kunci penting di tengah derasnya arus informasi. Ia menilai, pembatasan akses bukan solusi, melainkan pembekalan pemahaman agar pelajar mampu bersikap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
“Kita tidak bisa membatasi anak-anak mengakses informasi digital. Yang bisa kita berikan adalah pemahaman, bagaimana mereka menggunakan media sosial sebijak mungkin. Apa yang diunggah, apa yang dibagikan, dan apa yang diserap harus benar-benar dipelajari dan dipikirkan secara matang, karena ujaran kebencian saja itu sudah melanggar undang-undang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh intoleransi serta radikalisme.
“Ketika pemerintah, sekolah, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelajar berjalan bersama, maka ruang bagi paham-paham yang merusak persatuan akan semakin sempit,” imbuhnya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang sebagai langkah pencegahan dini, sehingga pelajar tidak hanya kebal terhadap paham radikal, tetapi juga mampu menjadi teladan di lingkungannya.
“Anak-anakku semua adalah estafet kepemimpinan bangsa ini. Di pundak kalian masa depan daerah dan negara dititipkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya hari ini saja, tetapi bisa berlanjut dan berjenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga SMA, agar paham radikalisme di Kabupaten Tangerang tidak ada yang masuk sama sekali,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh guru pendamping dan perwakilan siswa SMA/SMK se-Kabupaten Tangerang dengan menghadirkan narasumber dari unsur Densus 88, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga sosial tingkat Provinsi Banten sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor. (Tuti)
