SULUHNEWS.ID, JAKARTA BARAT —Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu menyusui kembali digelar di Posyandu Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Namun, pelaksanaannya dinilai belum tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang hadir mendapatkan paket makanan bergizi berupa nasi, lauk-pauk (ikan goreng, tahu, tempe), sayuran, buah-buahan segar, telur, roti tawar, susu, serta biskuit untuk ibu menyusui. Meski bermanfaat, sebagian pihak menilai program ini masih memiliki kelemahan serius.
Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Semanan, Dewi Suharti mengatakan, bahwa dirinya dan tim PKK Kelurahan Semanan akan memberikan dukungan penuh untuk program MBG ini.
“Kami sangat mendukung program ini karena dapat membantu tumbuh kembang anak, serta menjaga kesehatan ibu menyusui,” kata Dewi.
Dewi juga berharap, agar program MBG ini direvisi kembali, karena sasaran penerima manfaat yang masih tidak tepat. Menurutnya, program ini harus diserahkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tidak mubazir.
“Saya berharap, agar program ini direvisi kembali. Karena ada sebagian masyarakat yang ekonominya cukup juga ikut mendapat bantuan. Jangan samakan yang miskin dengan yang kaya. Alangkah baiknya jika bantuan benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak mubazir,” tegasnya.
Dewi juga menyoroti besarnya dana anggaran untuk program MBG ini yang mencapai Rp171 trilliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu lebih baik di alihkan ke hal yang lebih penting, seperti pendidikan.
“Dana untuk program MBG ini mencapai Rp171 triliun dari APBN yang digelontorkan pemerintah pusat. Dengan anggaran sebesar itu, menurut saya lebih baik jika sebagian dialihkan ke sektor lain yang lebih penting, seperti pendidikan,” ujarnya.
Program MBG Prabowo sejauh ini memang disambut positif, tetapi kritik-kritik yang muncul menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar: memastikan anggaran raksasa tidak jatuh ke tangan yang salah, dan bantuan pangan benar-benar dinikmati mereka yang paling membutuhkan.
Jika perbaikan tidak segera dilakukan, program yang sejatinya untuk mengatasi masalah gizi berpotensi menjadi proyek populis semata. Alih-alih menekan angka stunting dan gizi buruk, anggaran triliunan rupiah justru dikhawatirkan hanya berputar di birokrasi tanpa benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang sangat membutuhkan.(m3wahid)
