SULUHNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa peran ulama tidak boleh berhenti pada ranah seremonial. Pemerintah, menurutnya, membutuhkan keterlibatan aktif para tokoh agama sejak tahap awal penyusunan kebijakan agar arah pembangunan tetap berpijak pada nilai moral dan keagamaan.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2026 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
“Mukernas ini bukan hanya agenda biasa, tetapi wahana evaluasi dan kontemplasi kolektif, bagaimana kita menatap masa depan. Sinergi ulama dan umara harus semakin kokoh,” tegas Menag.
Ia mengingatkan, dinamika global dan nasional bergerak sangat cepat sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ulama perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kebijakan tidak hanya menyelesaikan dampak, tetapi juga mengantisipasi akar persoalan.
“Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu. Saya sudah sering menyampaikan ke Bappenas agar tokoh agama, termasuk MUI, dilibatkan sejak awal. Jangan hanya hadir saat terjadi kebakaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan MUI, termasuk dukungan fasilitas sekretariat yang layak. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan dukungan tersebut bersama Presiden, termasuk rencana pembangunan pusat ekonomi Islam di pusat Kota Jakarta.
“Bagaimana mungkin seorang pemimpin mandiri jika sekretariatnya belum memiliki tempat yang memadai? Saya malu jika tidak bisa menghadirkan tempat yang layak,” katanya.
Selain isu kebijakan publik, Mukernas turut membahas optimalisasi ekonomi umat. Menag menilai potensi zakat dan wakaf nasional masih jauh dari maksimal.
“Kita memiliki raksasa yang sedang tidur. Potensi dana umat bisa mencapai Rp1.200 triliun per tahun. Kita harus memprofesionalkan tata kelola ekonomi umat. Di banyak negara, wakaf bahkan lebih besar dari zakat. Potensi ini belum kita maksimalkan,” jelasnya.
Ketua MUI Anwar Iskandar dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya mempererat koordinasi MUI dan Kementerian Agama hingga ke daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci menjaga moderasi beragama dan stabilitas sosial.
“Yang sama jangan dibedakan, dan yang berbeda jangan disamakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, toleransi menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan harus berjalan seiring dengan keadilan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi pelaku utama pembangunan.
“Sejak zaman Rasul, setiap orang yang menegakkan kebenaran pasti ada tantangannya. Tugas kita sebagai mitra pemerintah adalah tegas dan pasti. Penguasa yang baik harus kita dukung, yang kurang baik kita nasihati, bukan diolok-olok, karena agama itu nasihat,” tegas Ketua MUI.
Mukernas MUI 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa, memperkokoh ekonomi umat, serta memastikan kebijakan publik selaras dengan nilai keagamaan.
