SULUHNEWS.ID, KOTA TANGERANG — Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Tangerang, Selasa (15/10). Mereka menuntut kenaikan upah minimum dan penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap membuat nasib pekerja semakin tidak pasti.
Aksi ini diikuti oleh gabungan dari beberapa serikat, termasuk FSP KEP SPSI (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI) dan SPN (Serikat Pekerja Nasional). Sejak pagi, buruh berdatangan dengan atribut organisasi dan spanduk berisi tuntutan mereka: “Naikkan Upah Minimum!”, “Tolak Sistem Outsourcing!”, “Kesejahteraan Bukan Janji!”
Di tengah massa, Sudiro, perwakilan dari FSP KEP SPSI Kota Tangerang, naik ke mobil komando dan berorasi lantang.
“Menuntut itu bukan berarti melawan. Kita hanya menagih hak yang sudah seharusnya kita terima. Hapus outsourcing! Naikkan upah minimum! Dan jangan cuma di Jakarta — hari ini hampir di semua kabupaten dan kota, buruh turun dengan tuntutan yang sama,” kata Sudiro dalam orasinya.
Tuntutan yang Dibawa Buruh
Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh menyampaikan lima poin utama:
1. Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang 2026 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
2. Penghapusan sistem outsourcing dan perjanjian kerja jangka pendek.
3. Penerapan sanksi tegas untuk perusahaan yang membayar di bawah upah minimum.
4. Perlindungan hukum bagi buruh yang di-PHK sepihak.
5. Keterlibatan serikat pekerja dalam pembahasan upah dan kebijakan ketenagakerjaan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga kebutuhan pokok di wilayah Tangerang terus meningkat lebih dari 8% sepanjang tahun ini. Sementara itu, upah buruh masih berada di kisaran Rp4,7 juta per bulan, membuat banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Sudiro menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata soal gaji, tapi tentang keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh pekerja.
“Kami kerja tiap hari, tapi banyak yang masih nggak tahu besok dipecat atau nggak. Hidup kami butuh kepastian, bukan janji-janji,” ujarnya.
Menanggapi aksi di Tangerang, Komisi II DPRD Kota Tangerang menyatakan siap menampung dan membahas aspirasi buruh. Mereka akan menjadwalkan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja untuk meninjau usulan kenaikan upah tahun depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang sebelumnya sudah menerima kajian resmi dari aliansi buruh tentang kebutuhan hidup layak. Dalam kajian itu disebutkan bahwa biaya kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan di Tangerang meningkat tajam, sehingga usulan kenaikan upah minimal 10% dianggap wajar dan perlu dibahas serius.
Para buruh berharap pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti suara mereka.
“Kami tidak minta kaya, kami cuma ingin hidup layak dari hasil kerja sendiri,” ucap seorang buruh yang ikut berdiri di barisan depan.
“Semoga perjuangan hari ini nggak berhenti di jalan, tapi sampai ke meja kebijakan,” lanjutnya.
Aksi di Kota Tangerang ini memperlihatkan bahwa perjuangan buruh masih hidup dan menyala. Dari Jakarta sampai kota-kota industri lain, tuntutan mereka sama: kerja manusiawi, upah layak, dan perlakuan adil dari perusahaan.
Suara mereka hari ini bukan sekadar teriakan di jalan, tapi panggilan agar pemerintah dan pengusaha benar-benar mendengar dan berubah. (m3rini)
