SULUHNEWS.ID, KOTA TANGERANG — Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai prosesi peresmian Koperasi Merah Putih yang digelar di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7). Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan diikuti oleh berbagai pejabat tinggi secara luring maupun daring.
Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Kapolres Metro Tangerang, Camat, Lurah, serta Kepala Dinas dari berbagai wilayah. Peluncuran kelembagaan ini mencakup 80 ribu koperasi desa dan kelurahan.
Salah satu tokoh koperasi yang hadir adalah Sutanto, Mantan Ketua Koperasi Kelurahan Nambo Jaya, Kota Tangerang. Ia menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peran koperasi dalam mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia.
“Koperasi adalah perkumpulan orang yang memiliki visi dan misi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kuncinya adalah kerja sama antar anggota” ujar Sutanto.
Menurutnya, keuntungan koperasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang, melainkan kembali ke anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebagian SHU akan dibagikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan sisanya digunakan sebagai modal pengembangan usaha koperasi.
Koperasi Merah Putih merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang digulirkan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan distribusi pangan nasional.
“Salah satu peran penting Koperasi Merah Putih adalah mendekatkan bahan makanan ke konsumen. Dengan begitu, harga bisa dikontrol dan tidak dimonopoli oleh satu pihak saja” jelasnya.
Dengan memperpendek rantai distribusi, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menciptakan harga pangan yang lebih stabil, adil, dan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen.
Sutanto juga menyampaikan tantangan utama koperasi, khususnya di sektor simpan pinjam.
“Koperasi bisa berjalan sangat baik jika dijalankan sesuai aturan. Tapi kalau manajemennya longgar, bisa menimbulkan kredit macet. Banyak yang semangat meminjam, tapi kesulitan saat mengembalikan” ujarnya.
Ia menyarankan agar koperasi memiliki sistem manajemen resiko dan pengawasan yang ketat, guna menjaga kelangsungan operasional dan keberlanjutan usaha.
Mengakhiri wawancara, Sutanto berpesan agar setiap koperasi di tingkat kelurahan dan yang lainnya bisa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan menyusun program kerja yang realistis dan berbasis kebutuhan.
“Program kerja koperasi juga tidak boleh sembarangan. Harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan potensi wilayahnya,” tutup Sutanto. (m3safira)
