SULUHNEWS.ID, ACEH TAMIANG — Pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari surutnya air atau bersihnya lumpur. Bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, indikator paling mendasar adalah kembali berjalannya pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Apel Pemulangan Personel Satgas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Gelombang I di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026).
Aceh Tamiang diketahui menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling berat akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera. Letak geografis di dataran rendah serta aliran sungai besar dari wilayah hulu menyebabkan limpahan air dan lumpur merusak permukiman hingga pusat perkantoran pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Mendagri menekankan bahwa penugasan pascabencana tidak hanya bernilai kemanusiaan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran nyata bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
“Mempraktikkan ilmu pemerintahan dalam negeri. Yang belum tentu semua angkatan lain, di tahun-tahun ke depan, atau tahun-tahun sebelumnya, mengalami pengalaman yang dialami Adik-Adik semua,” katanya.
Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan daerah terdampak sangat bergantung pada hidupnya kembali fungsi pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan merupakan pusat pengambilan keputusan yang menentukan arah pemulihan di berbagai sektor.
“Indikator terpenting adalah pemerintahan, apakah pemerintahnya berjalan atau tidak. Karena pemerintahan pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan pembuatan kebijakan, policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Ia merinci, pemulihan tersebut mencakup berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasokan listrik, jaringan komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, hingga mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Selama kurang lebih satu bulan terakhir, upaya bersama lintas unsur berhasil memulihkan sejumlah kantor pemerintahan yang sebelumnya terdampak lumpur dan kerusakan. Kondisi ini dinilai menjadi modal awal penting bagi Aceh Tamiang untuk kembali menggerakkan roda pelayanan publik secara bertahap.
“Oleh karena itulah kita yang lakukan adalah kita fokus pada kantor, sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN khususnya untuk mulai bekerja kembali,” tambahnya.
Menutup amanatnya, Mendagri mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat gotong royong dalam membangun kembali Aceh Tamiang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Praja IPDN, ASN Kemendagri, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri yang telah terlibat aktif dalam proses pemulihan pascabencana.
“Saya minta semangat kita untuk membangun kembali Aceh Tamiang. Semangat ya Bapak-Ibu ya. Semangat harus, karena nasib masyarakat Aceh Tamiang ada di tangan Bapak-Ibu [ASN Aceh Tamiang] sekalian. Kami hanya mendorong untuk kembali normal,” tandasnya.
