SULUHNEWS.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menggeser paradigma penyaluran bantuan sosial dari sekadar distribusi bantuan menjadi pembenahan menyeluruh terhadap akurasi data penerima. Hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi pijakan awal untuk perluasan program secara nasional.
Uji coba yang dilakukan pada akhir tahun lalu menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan data penerima bantuan, khususnya dalam menekan kesalahan sasaran atau exclusion dan inclusion error. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah memperluas piloting digitalisasi bansos ke berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa transformasi data merupakan fondasi utama dalam agenda besar transformasi bangsa, sebagaimana diarahkan Presiden.
“Kalau Pak Presiden sekarang cerita soal transformasi bangsa, salah satunya yang harus kita berani memulai adalah transformasi data. Dan untuk transformasi data, kata kunci pertamanya adalah mau terbuka,” kata Gus Ipul dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan hasil piloting di Banyuwangi, ditemukan bahwa 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya masuk kategori exclusion error, yakni warga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak tercatat dalam sistem. Setelah data diuji menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), angka kesalahan tersebut berhasil ditekan secara signifikan.
“Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti, dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Dari sisi masyarakat dan petugas lapangan, Gus Ipul mengungkapkan sejumlah pembelajaran penting. Masyarakat dinilai lebih nyaman dengan mekanisme pendaftaran baru yang transparan, sementara pendamping sosial dan perangkat desa memiliki dasar objektif dalam menerima atau menolak pengajuan bantuan.
“Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau (masyarakat) enggak dapat (bantuan), mereka protesnya ke pendamping,” tuturnya.
Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi publik dalam pemutakhiran data secara langsung melalui mekanisme sanggah. Kemensos telah menyediakan berbagai kanal pembaruan data, mulai dari aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center, hingga WhatsApp Center. Sistem ini diperkuat dengan otentifikasi biometrik guna memastikan kebenaran data serta mendorong edukasi masyarakat terkait pentingnya data administrasi.
Pada tahun 2026, piloting digitalisasi bansos direncanakan diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tersebut secara kolektif.
“Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita, di daerah yang 40 Kabupaten/Kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti Presiden sampaikan, semua Bersatu, kalau kita satu, nggak ada yang bisa lawan,” kata Luhut.
Ia menambahkan, proses piloting akan dimulai bulan ini dan ditargetkan rampung pada Juli mendatang.
“Jadi saya berharap kita mempedomani arahan Presiden tadi. Teamwork kita kuat, karena kalau kita kerjakan, digitalisasi jalan, sebenarnya kita mengeksekusi program-program besar dari Pak Presiden. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan kita bisa jalan, dan kita mulai bulan ini, dan kita harap Juli kita bisa selesai,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta kepala daerah baik secara langsung maupun daring, sebagai bagian dari penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam reformasi sistem bantuan sosial nasional.
