SULUHNEWS.ID, KOTA TANGERANG — Dewan Pers bersama kementerian dan pemangku kepentingan lainnya menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 di Hotel Aryaduta Lippo Vilage, Jumat (08/08/2025). Acara ini menjadi bagian dari langkah strategis nasional dalam memperkuat pilar kebebasan pers di Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Erni.
Dalam sambutannya, Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian vital dari ekosistem demokrasi.
“Kita harus terus mengawal kemerdekaan pers agar tidak hanya bebas dari tekanan negara, tapi juga dari tekanan ekonomi dan kekuatan politik tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan perlunya reformulasi pendekatan terhadap pengukuran IKP.
“Indeks Kemerdekaan Pers bukan hanya angka. Ia mencerminkan seberapa sehat demokrasi kita, seberapa terlindungnya para jurnalis, dan seberapa terbuka ruang publik terhadap kritik,” ujar Komaruddin, Jum’at (08/08/2025).
Sementara itu, Erni dari Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan isu kebebasan pers sebagai prioritas dalam penguatan demokrasi.
“Kami percaya bahwa pers yang merdeka dan bertanggung jawab akan mempercepat pembangunan demokrasi. Pemerintah tidak ingin campur tangan terhadap isi redaksi, tapi ingin memastikan bahwa jurnalis bekerja dalam ruang yang aman dan bebas,” ujar Erni, Jum’at (08/08/2025).
Ia menambahkan bahwa dukungan lintas sektor sangat diperlukan dalam upaya peningkatan IKP.
“Kebebasan pers tidak bisa berdiri sendiri. Butuh regulasi yang adil, aparat yang paham peran pers, serta masyarakat yang menghargai kerja jurnalistik. Di sinilah koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi penting,” katanya.
Rapat ini juga menjadi wadah evaluasi capaian IKP tahun sebelumnya serta forum diskusi mengenai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah.
Beberapa isu yang dibahas mencakup keselamatan jurnalis, intervensi politik lokal terhadap media, independensi redaksi, serta tekanan ekonomi terhadap ruang redaksi. (m3wahid)
