SULUHNEWS.ID, KABUPATEN TANGERANG – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menuai polemik, Selasa pagi (15/7/2025). Puluhan warga yang mengatasnamakan forum warga Sepatan, yang dinakhodai oleh Dedi Supandi menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang.
Dalam aksi tersebut, terlihat puluhan siswa-siswi dan segenap orang tua yang sebagian besar ibu-ibu, memadati area depan gerbang SMKN 2 kabupaten Tangerang sambil membawa spanduk kecil dan poster bertuliskan “Kami ingin sekolah terdekat dengan rumah kami” dan “Masuk negeri susah banget kirain daftar jadi menteri,” aksi ini berlangsung damai, namun penuh histeris serta teriakan para orang tua dan siswa-siswi.
Pada lokasi unjuk rasa salah satu warga, Sulastri dalam orasinya mengutarakan kekecewaan, karena anaknya tidak lolos seleksi, padahal rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja dari sekolah.
“Kami merasa tidak adil, katanya sistem domisili, tapi kenapa anak kami yang dekat dengan sekolah malah tidak diterima, dan hasil tes nilai anak saya cukup besar tetap aja tidak diterima. Ada apa ini! Malah orang yang rumahnya jauh di terima,” keluhnya.
Sementara salah satu calon siswa (Aulia) meminta pihak SMKN 2 Kabupaten Tangerang untuk menerima dirinya dan bersikap adil dalam melaksanakan SPMB yang menurutnya merugikan warga sekitar.
“Saya orang sini rumah saya dekat dari sekolah tapi ga lolos seleksi tidak adil, bu, pak, saya pengen sekolah di sini,” ucapnya dibarengi tangisan.
Menurut Dedi Supandi, kordinator aksi di lokasi dalam orasinya mengatakan, “Kami menuntut agar Ketua Panitia SPMB segera dicopot karena telah mencederai kepercayaan masyarakat. Banyak anak-anak kami yang layak, tetapi tidak diterima tanpa alasan yang jelas,” ucapnya.
Lanjut Dedi, warga menilai cara pihak SMKN 2 melakukan sosialisasi terlalu mendesak, waktu tinggal tiga hari pendaftaran barulah dilaksanakan sosialisasi, sehingga warga disini tidak memahami dengan sistem SPMB tahun ini, dan dinilai janggal karena tidak adanya ketransparanan dalam melakukan sosialisasi.
“Aksi ini menjadi sorotan di tengah proses SPMB yang seharusnya menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” tegasnya.
Masyarakat berharap agar pihak Dinas Pendidikan Provinsi banten dan Gubernur Banten turun tangan dan mengevaluasi mekanisme penerimaan siswa di sekolah negeri, khususnya SMKN 2 kabupaten Tangerang.
Dan para orang tua berharap adanya solusi atau penambahan kuota agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di SMKN 2 kabupaten Tangerang yang mereka harapkan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pihak SMKN 2 terkait tuntutan warga.(Tuti)
